Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengatur tentang Pajak Penghasilan UU PPh telah mengalami beberapa kali perubahan manakah UU Berikut ini adalah perubahan dari UU PPh?

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. UU ini juga dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984.

Undang-undang PPh pasal 9 ayat 1 tentang apa?

Pasal 9 UU PPh: “ (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

UU PPh nomor berapa?

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983.

Bagaimana perhitungan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Pasal 17 ayat 1?

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan besarnya PKP dikalikan besarnya Tarif Pajak berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. PPh Terutang: 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000. 15% x 200.000.000 = Rp30.000.000.

Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan menurut ketentuan perundang undangan perpajakan Indonesia?

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan Perpajakan sebutkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini?

Definisi. Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan.

Apa isi UU Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1?

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

PPh pasal 4 ayat 2 tentang apa?

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 meliputi apa saja yang termasuk Subjek Pajak penghasilan?

Dalam Pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya, juga termasuk sebagai subjek pajak.

Berapa tarif PPh pasal 21 menurut UU PPh 2008?

3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.

Bagaimana perhitungan tarif PPh penghasilan 17 ayat 1 huruf b?

Pasal 17 ayat 1 huruf b, berbunyi: Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.

Bagaimana cara menghitung PPh terutang?

Contohnya, PT Angkasa pada tahun pajak 2019 memiliki peredaran bruto dengan jumlah Rp4,5 miliar. Sementara jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah Rp800 juta. Maka, jumlah perhitungannya adalah: PPh Terutang = (50% x 25%) X Rp800 juta = Rp100 juta.

https://www.youtube.com/c/RedaksiOrtax

Apa yang terjadi dalam UU PPh?

Perubahan-perubahan UU PPh dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan yang terjadi di bidang teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Adapun, tujuan dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain:

Apakah undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang UU PPh?

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berisi tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, terdiri dari Bab I hingga Bab IX. Ketentuan umum dalam Bab I UU PPh ini membahas tentang definisi dan segala perubahan yang berkaitan dengan UU PPh.

Apakah UU PPh merupakan undang-undang paling awal?

Berikut periode perubahan UU PPh dari yang pertama hingga terbaru: Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Apa yang diatur dalam UU PPh?

Beberapa di antaranya adalah: Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang diatur dalam UU PPh, yakni PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Final pasal 4 ayat 2. Adapun, setiap PPh memiliki cakupan dan ketentuan masing-masing.