Apakah ada kaitan antara moralitas dan hukum?

Dalam kajian hukum Barat, antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu.

Kenapa di Indonesia tidak ada hukuman mati bagi koruptor?

Menjawab pertanyaan itu, Jokowi menjelaskan Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Menurut dia, ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam.

Bagaimana fungsi hukum yang sesuai dengan moral?

Fungsi hukum terhadap moral terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah- kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaedah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi tertentu, memperkokoh nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat, dan sarana untuk …

Apakah tindakan koruptor dihukum mati dibolehkan oleh Kitab Undang-Undang hukum pidana?

Hukuman mati bagi pelaku korupsi memang dimungkinkan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Apa hubungan antara hukum dan kekuasaan?

Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga- lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum.

Apa yang dimaksud dengan moralitas?

Liputan6.com, Jakarta Moralitas adalah istilah yang tentunya tidak bisa terlepas dari kata moral. Moral sendiri memiliki makna (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral sering juga disebut sebagai akhlak, budi pekerti, ataupun susila.

Apakah para koruptor di Indonesia wajib dihukum mati?

Ia mengatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati.

Apakah hukuman mati tepat untuk koruptor?

Taufan lantas menilai vonis hukuman mati bukan lah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi, karena selain tidak cukup efektif mengatasi tindak pidana korupsi, juga bertentangan dengan norma hak asasi manusia.

Seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam merupakan pengertian?

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam[7]Islam berbeda dari agama-agama lain, karena Islam tidak mengkhotbahkan spritualitas yang mandul.

Apakah Hart berpendapat bahwa hukum dapat terpisah dari moral?

Hart berpandangan bahwa validitas hukum tidak ditentukan oleh moralitas melainkan oleh aturan pengakuan yang berlaku dalam sebuah sistem hukum.

Hukuman apa yang pantas diterapkan bagi korupsi menurut hukum Islam?

Dalam hukum pidana islam hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan yang dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, hukum potong tangan bahkan sampai hukuman mati.

Apakah ada hukuman mati untuk koruptor?

Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang. Hingga 2021 ini, pidana mati belum pernah dijatuhkan dalam perkara korupsi yang diadili menggunakan UU No. 31/199 jo.