Apa yang dimaksud dengan Qanun Jinayat?

Seperti diketahui, Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Pidana hanya mengatur 10 pidana utama, antara lain khamar (miras), maisir (judi), khalwat (pasangan bukan muhrim), ikhtilath (bermesraan/bercumbu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, gadzaf (fitnah zina tanpa …

Apa pentingnya qanun jinayat di terapkan di Aceh?

Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia, Qanun Jinayat Aceh hadir untuk melengkapi apa-apa yang belum diatur dalam hukum pidana nasional. Terkadang, Qanun Jinayat Aceh bahkan menghendaki norma yang relatif berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang pidana nasional lainnya.

Usia berapakah seseorang dikatakan seorang anak menurut Qanun Aceh?

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur). (1) Qanun ini mengatur tentang: a. Pelaku Jarimah; b. Jarimah; dan c. ‘Uqubat.

Hukum apa yang diterapkan di Aceh?

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Apa yang dimaksud fiqh jinayah?

Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. …

Apa saja yang termasuk jinayat?

Jinayat adalah suatu hukum terhadap bentuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinahan, menuduh zina, pencurian, mabuk, dan berbuatan-perbuatan kejahatan lainnya.

Apakah hukum Islam bisa di terapkan di Indonesia?

Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

Apakah hukum pidana Islam sudah di terapkan di Indonesia?

Untuk Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Siapa yang membuat Qanun Aceh?

Pasal 10 (1) DPRA memegang kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama Gubernur. (2) DPRK memegang kewenangan membentuk qanun kabupaten/kota bersama bupati/Walikota. (3) Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.

Apa itu Qanun jinayah No 6 Tahun 2014 dan jarimah apa saja yang diatur dalam Qanun tersebut?

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari’at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

Bagaimana hukum cambuk di Aceh?

Pihak berwenang di Aceh secara terbuka menghukum cambuk enam orang yang dituduh melanggar hukum Islam, termasuk dua pria yang menerima 77 cambukan karena melakukan hubungan sesama jenis. Hukuman tersebut disebut lembaga nirlaba Human Rights Watch sebagai “penyiksaan publik.”

Apakah syariat Islam di Aceh bertentangan dengan hukum di Indonesia?

Wapres: Syariat Islam di Aceh tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional – BBC News Indonesia.